Presiden Korsel: Indonesia contoh demokrasi negara berkembang

Wakil Presiden Boediono mendorong investor menanamkan modalnya di Indonesia, yang dinilai salah satu negara paling ‘hangat’ untuk berinvestasi di tengah-tengah ‘cuaca dingin’ yang melanda perekonomian dunia.

Sebagaimana diketahui, di tengah krisis ekonomi di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonominya lebih dari 6%. Selain mampu menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

"Pada masa-masa sulit, stabilitas finansial dan ekonomi dalam negeri mampu dijaga dan utang luar negeri mampu diturunkan," ujar Boediono dalam acara Investor Summit 2012 di Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Menurutnya, Indonesia memiliki kelebihan lain sebagai negara yang menarik untuk berinvestasi, karena kaya akan keberagaman sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Pasar domestik tumbuh cepat berkat peningkatan masyarakat kelas menengah.

Selain itu, kondisi politik di Indonesia terbilang stabil. Pemilihan umum maupun pemilihan daerah bisa berlangsung lancar dan demokratis. Praktik-praktik korupsi juga akhir-akhir ini sudah banyak yang tersingkap dan diadili.

Namun demikian, lanjut Wapres, Indonesia bukan negara yang tanpa masalah yang diantaranya perlu pemecahan segera. Yang paling utama adalah kurangnya infrastruktur.

"Kita harus jujur dan mengakui, bahwa oleh berbagai alasan, pengembangan segala bentuk infrastruktur kita masih tertinggal. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir kita telah bekerja keras untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut," tutur Wapres.

Sejumlah keputusan penting telah diambil dalam pengembangan kapasitas pelabuhan, bandara, jalan, kereta api, listrik, fasilitas perkotaan, energi terbarukan, infrastruktur gas, dan seterusnya.

Beberapa dari infrastruktur tersebut masih perlu dikerjakan dan diselesaikan segera. Dalam kaitan ini pemerintah mengundang investor untuk turut mengembangkan berbagai sektor infrastruktur tersebut.

Masalah lain, adalah berkaitan dengan peraturan pemerintah dan kepastian hukum, termasuk kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten dan tumpang tindih di pusat dan daerah. "Saya sepenihnya menyadari bahwa masih ada keluhan-keluhan di kalangan pengusaha di sini mengenai masalah-masalah tersebut," katanya

 @http://ekonomi.inilah.com/