MUI: Umat Islam Tidak Usah Ucapkan Selamat Natal

Majelis Ulama Indonesia menyarankan umat Islam tidak mengucapkan selamat Natal kepada pemeluk agama Nasrani. "Itu jadi perdebatan, sebaiknya enggak usah sajalah," kata Ketua MUI Bidang Fatwa Maruf Amin di Jakarta, Rabu, 19 Desember 2012.

Meskipun melarang, Maruf meminta umat Islam menjaga kerukunan dan toleransi. Dia menyatakan ada fatwa MUI yang melarang untuk mengikuti ritual Natal. 

Dia menegaskan, mengikuti ritual Natal adalah haram. "Karena itu ibadah (umat lain)," kata dia. Banyak tokoh nasional minta fatwa ini diabaikan saja.Ketika dimintai tanggapan, Gubernur Jakarta memilih diam. 

MUI telah mengeluarkan fatwa pada 1981 di masa Ketua Umum MUI Prof. Dr. Buya Hamka. Fatwa MUI yang ditandatangani Ketua Komisi Fatwa KH. Syukri Ghazali dan Sekretaris H. Masudi. Isi fatwa ini menyatakan haram mengikuti perayaan dan kegiatan Natal. Kidung Natal berbahasa Arab juga dipersoalkan. 

http://www.tempo.co/

Read More

Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1 Tak Bakal Bikin Rupiah Menguat

Rencana redenominasi atau pemangkasan tiga angka nol rupiah dinilai tidak bisa membantu rupiah menguat. Secara tampilan rupiah akan terlihat keren, tapi nilainya tetap sama.

Pengamat Pasar Uang Farial Anwar mengatakan, rencana pemerintah menyulap Rp 1.000 jadi Rp 1 tersebut hanya berpengaruh secara psikologis saja. Misalnya seperti saat ini dolar berada di Rp 12.000 nanti setelah redenominasi jadi Rp 12.

Secara tampilan nilai tukarnya lebih keren dibandingkan saat ini, jadi mirip seperti dolar AS terhadap dolar Singapura di SGD 1,2 atau kepada mata uang Malaysia di 3,23 ringgit.

"Redenominasi itu hanya kurangi angka nol, tidak pengaruh terhadap nilainya. Tapi memang secara angka itu bagus," ujarnya kepada detikFinance, Kamis (5/12/2013).

"Saat ini kan memalukan, saat mata uang lain perbandingannya ke dolar hanya angka satuan kita ini sampai di angka ribuan," jelasnya.

Namun ia sangat mendukung rencana redenominasi ini karena bisa memberikan kepercayaan diri pemegang rupiah. Ia menyayangkan rencana redenominasi ini masih berjalan lambat.

"Sayang rencana ini masih lama dan mungkin akan tertunda. Seharusnya kan 2013 ini sudah selesai sosialisasi dan 2014 mulai transisi," imbuhnya.

Pagi tadi dolar AS dibuka di level Rp 12.015. Tepat pada pukul 11.30 WIB, dolar sedikit melemah ke Rp 12.000. Bank Indonesia (BI) mematok kurs acuan para pedagang valas (Jisdor) di level Rp 12.018.

http://finance.detik.com/

Read More

SBY Perintahkan Marty Panggil Dubes Korea Selatan dan Singapura

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) menginstruksikan kepada Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk memanggil Dubes Singapura dan Korea Selatan ke Indonesia.

"Saya sudah menginstruksikan kepada Menlu untuk mendiskusikan kepada dubes negara-negara sahabat itu," ujar SBY di Kantornya, Selasa (26/11).

Hal itu menyusul adanya dugaan kedua negara tersebut membantu penyadapan Amerika Serikat dan Australia di Asia. Dikabarkan, Amerika dan Australia menyadap sejumlah negara di Asia dari permukaan laut.

"Saya mendengar dari saudara-saudara kalangan pers dan kalangan pers yang ingin tahu, yang ingin mendengar tentang respon saya yaitu berkaitan dengan dugaan kedua negara yaitu Singapura, tetangga dan sahabat negara Asia, dan juga Korsel salah satu sahabat Indonesia, yang membantu Australia dan AS yang membantu penyadapan komunikasi bawah laut dengan negara lain, meski pun tidak spesifik di Indonesia, tetapi Asia," jelas SBY .

Berdasarkan kabar yang yang beredar, Singapura dan Korsel membantu Amerika dan Australia menyadap komunikasi di Asia. Hal itu berdasarkan dokumen yang dibocorkan oleh Edward Snowden.

http://www.merdeka.com/

Read More

Australia Sadap Operasi Militer Indonesia di Timor-timur 1999

Bukan sekali dua kali Australia menyadap pejabat di Indonesia. Beberapa fakta menunjukkan intelijen Australia pun menyadap komunikasi militer Indonesia tahun 1999 saat krisis Timor Timur.

Saat itu Defence Signals Directorate (DSD) begitu leluasa mengorek beberapa informasi penting dari komunikasi militer Indonesia. Australia memang menjadi salah satu tulang punggung United Nations Mission in East Timor (UNAMET). Misi PBB yang mengawasi jalannya referendum Timor-timur. Akan tetap bergabung dengan Indonesia, atau memilih merdeka. UNAMET mulai bertugas 11 Juni 1999.

Fakta penyadapan ini dituturkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo , yang juga pakar teknologi informasi. Beberapa tulisan juga telah dipublikasikan di Sidney Morning Herald edisi 14 Maret 2002.

Tak tanggung-tanggung, yang disadap tokoh-tokoh kunci di Badan Intelijen Negara dan petinggi TNI/Polri. 

Berikut jalannya penyadapan tahun 1999 tersebut.

1. Tim elite Tribuana menyusup ke Timor-timur

Intelijen Australia mendapat informasi satuan elite Kopassus yang diberi sandi Satgas Tribuana masuk ke Timor-timur. Australia menduga pasukan ini melaksanakan misi terselubung. Percakapan tersebut diberi tanggal 9 Februari 1999. 

Diketahui salah satu Komandan Satgas Tribuana adalah Letkol Yayat Sudrajat. Perwira menengah Korps Baret Merah ini kemudian menjalani sidang Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta Pusat, 30 Desember 2002.

Yayat mengaku tugas Kopassus di sana bukan operasi militer, tetapi operasi pembinaan atau teritorial. Dia juga membantah Kopassus terlibat kerusuhan berdarah di Liquica tahun 1999.

Yayat akhirnya divonis bebas karena tak terbukti berperan dalam pelanggaran HAM di Timor-timur.

2. Percakapan Tribuana dengan Eurico Guterress

Eurico Guterres adalah komandan milisi pro-integrasi. Dia gigih memperjuangkan bergabungnya Timtim dengan Indonesia.

Intelijen Australia sempat menangkap pembicaraan Eurico dengan Tim Tribuana tanggal 14 Februari 1999. Saat itu Tim elite Kopassus tersebut menanyakan anak buah Eurico yang jadi korban kerusuhan.

Eurico menjadi komandan laskar Mahidi, mati hidup ikut Indonesia. Tribuana menjanjikan Eurico, TNI akan memberikan perhatian.

"Kami menjamin Brigjen Simbolon peduli pada anak buahnya yang terluka," garansi Tim Tribuana.

3. Danrem tanyakan kekuatan milisi

Intelijen Australia juga menyadap percakapan Komandan Korem 164/Wiradharma Kolonel Tono Suratman dengan Eurico Guterres. Tono menanyakan dimana kekuatan massa pro-integrasi yang bisa unjuk gigi.

Saat itu Eurico melaporkan ada 400 milisi bersiaga di luar sebuah hotel di Dili. Penyadapan ini menunjukkan TNI punya hubungan dekat dengan milisi pro-integrasi. Percakapan ini tercatat tanggal 5 Mei 1999.

Tahun 2002, Eurico sempat diadili karena diduga terlibat pelanggaran HAM dan kerusuhan di Timor-timur saat referendum. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun. Namun dalam peninjauan kembali (PK), Mahkamah Agung memutuskan Guterress bebas.

Kolonel Tono sendiri tetap bertugas di TNI. Sempat menjadi Pangdam VI Tanjungpura di Kalimantan dan Asisten Operasi Kasad, dengan pangkat mayor jenderal.

4. TNI di belakang demo anti-UNAMET

Salah satu info penting yang disadap intelijen Australia adalah percakapan petinggi Badan Intelijen Strategi ABRI Brigjen Ariffudin. Terungkap TNI turut membantu demonstrasi massa pro-integrasi terhadap UNAMET.

TNI menyediakan material demonstrasi anti misi PBB di Timor-timur ini. Di antaranya bendera dan kaos. 

"5.000 kaos sudah disiapkan dan 10.000 lainnya masih diproduksi." Demikian informasi per tanggal 9 Agustus 1999.

Selain itu ada juga penyadapan percakapan antara Mayjen Zaky Anwar Makarim dengan perwira polisi terkait penghitungan suara referendum.

5. Tim Kiper-9 buru milisi prokemerdekaan

20 September 2009, Australia menyadap percakapan antar para petinggi TNI. Mayjen Zaky Anwar Makarim, Letjen Yunus Yosfiah dan Letjen Hendropriyono mendiskusikan soal 'pemindahan populasi'. 

Diduga merupakan upaya antisipasi jika referendum tanggal 30 Agustus, dimenangkan massa pro-kemerdekaan.

Tanggal 21 Agustus, ada percakapan antara TNI dengan politikus pro-Indonesia Francisco Xavier Lopez da Cruz. Intinya Kopassus membentuk tim pemburu Kiper-9. 

Misinya memburu tokoh-tokoh pro-kemerdekaan, atau orang-orang pro-Indonesia yang membelot pada lawan.

http://www.merdeka.com/

Read More

Indosat Gerah dituding Roy Suryo Andil Soal Penyadapan Australia

PT Indosat Tbk merasa gerah dengan tudingan pengamat multimedia yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo, bahwa operator tersebut merupakan pihak yang paling bertanggungjawab dalam penyadapan Australia dengan Indonesia.

"Ya dasarnya apa? Orang-orang yang disadap juga bukan pakai nomor Indosat. Cek lagi deh nomor siapa saja yang disadap dan mereka pakai nomor apa?" ujar President Director and CEO Indosat Alexander Rusli kepada merdeka.com, belum lama ini.

Dia juga mempertanyakan kepada Roy Suryo dasar tuduhan kepada Indosat itu apa. Seperti diketahui, Menpora Roy Suryo mengeluarkan pernyataan mengejutkan bahwa Indosat merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam penyadapan Australia kepada Indonesia.

Menurut dia, file-file presentasinya 10 tahun yang lalu sebenarnya sudah mengupas soal-soal yang diributkan saat ini.

"Setelah Indosat dijual saat itu, saat presidennya siapa, secara otomatis terjual pula satelit Palapa (Satelindo), kabel laut (Sisindosat), VSAT (Lintasarta), yang semuanya di bawah Indosat. Jadi, penjualan Indosat itu bukan hanya kebodohan besar, tetapi juga kerugian secara intelijen dan kerahasiaan negara," katanya.

Roy mengaku mendukung upaya pencabutan slot orbit 150,5 BT dari Indosat karena terbukti hanya untuk memata-matai, termasuk keluarnya Timor Timur dari Indonesia.

Sebelumnya, Menkominfo, Tifatul Sembiring, menegaskan akan menutup penyelenggara telekomunikasi yang terbukti melakukan penyadapan terhadap sejumlah pejabat di Indonesia.

Menkominfo memberikan waktu sampai akhir pekan ini kepada operator untuk memeriksa jaringannya apakah ada penyusup atau karyawan yang membocorkan rahasia negara, termasuk mitra outsourcing atau manage services.

Direktur Indosat, Fadzri Sentosa, membantah hal itu seraya mengatakan Indosat sudah sesuai prosedur. "Kita juga sudah amankan semua jaringan kita, namun begitu, sesuai dengan Instruksi yang dikeluarkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Indosat juga tetap akan melakukan pengecekan dan memeriksa jaringannya dalam waktu hingga seminggu ke depan," tuturnya.

Menurut informasi yang disampaikan Sydney Morning Herald, komunikasi Indonesia ternyata selama ini disadap Singapore Telecom (SingTel), operator telekomunikasi milik Pemerintah Singapura. Sepuluh tahun yang lalu, Indosat juga masih dimiliki Temasek lewat STT Telemedia, induk usaha Singtel.

http://www.merdeka.com/

Read More

Menanti Ketegasan Tifatul Terhadap Singtel dan Indosat

Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, telah melontarkan pernyataan yang akan menutup operator pelaku penyadapan.

Kominfo secara tegas menyatakan akan menutup operator telekomunikasi yang terbukti menjual atau membocorkan data-data ke pihak asing. Dari perkembangan informasi yang mencuat, mulai terkuak adanya jejak Singapura Telecommunication dan Indosat yang membantu penyadapan yang dilakukan Australia.

"Kita lihat motifnya, kalau memang ada keterlibatan secara kuat ini melanggar UU, bisa ditutup usaha telekomunikasinya," kata Tifatul seusai memanggil operator telekomunikasi membahas isu penyadapan dan memberikan waktu seminggu kepada operator untuk membuktikan bahwa mereka tidak terlibat.

"Pemerintah tengah meminta data-data dari seluruh operator telekomunikasi. Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah operator telepon telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan UU yang berlaku. Kewenangan Kominfo adalah memeriksa secara teknis, apakah sudah sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Kita akan koordinasikan dengan pihak operator dan menunggu jawaban dari teman-teman operator," kata Tifatul.

Informasi terbaru dilontarkan Menteri Pemuda dan Olah Raga yang juga pengamat multimedia Roy Suryo. Poltikus Partai Demokrat ini menegaskan bahwa operator telekomunikasi Indosat berada di belakang isu penyadapan yang saat ini mengemuka dengan tersadapnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan para Menteri. Karena itu, Roy mendesak Indosat harus bertanggung jawab.

Menurut Roy, Indosat memiliki infrastruktur telekomunikasi paling lengkap, mulai dari jaringan serat optik, satelit hingga BTS seluler dan FWA. Diungkap oleh Roy, sejak satelit Palapa bukan milik Indonesia, sejak itulah penyadapan dilakukan. "Itu sudah sering saya sampaikan dalam makalah-makalah dan sudah beberapa kali dimuat di media Australia, bahwa penjualan Indosat menjadi awal upaya penyadapan Australia terhadap Indonesia," ungkap Roy.

Sementara itu, bocoran terbaru dari Edward Snowden begitu mengejutkan dalam relasi hubungan antarnegara Asean. Singapura selama 15 tahun terakhir ini melakukan penyadapan bersama Australia bukan hanya terhadap Indonesia, tapi juga negara tetangga mereka Malaysia. Dan peran itu dilakukan oleh Singtel yang merupakan operator milik pemerintah Singapura.

Dalam laporan yang disampaikan The Age, keterlibatan Singtel dikarenakan Singtel dimiliki secara mayoritas oleh Temasek Holding, yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah Singapura dalam hal investasi. Temasek di Indonesia pernah memiliki Indosat melalui Singapore Technologies Telemedia (STT) sebelum sahamnya kemudian dijual ke Qatar Telecom, serta SingTel yang memiliki 35% saham di Telkomsel yang merupakan operator terbesar di Indonesia saat ini.

Dalam bocoran Snowden disebut bahwa Singtel memiliki hubungan yang dekat dengan agen intelijen. Hal itu terlihat dari Wakil Pemerintah Singapura di Singtel, yang merupakan Kepala Layanan Publik Singapura, Peter Ong. Ong sendiri sebelumnya bertugas mengoordinasikan keamanan nasional dan intelijen di kantor Perdana Menteri Singapura.

Pakar Intelijen Australia dari Australian National University, Professor Des Ball, menjelaskan bahwa kemampuan intelijen Singapura merupakan yang terdepan di Asia Tenggara. Singapura telah menjalin kerja sama dengan Australia sejak 15 tahun lalu. Bahkan, Indonesia dan Malaysia telah menjadi target kerja sama intelijen Australia dan Singapura sejak 1970-an. Dan sebagaimana diketahui, sebagai besar trafik telekomunikasi dan internet Indonesia diarahkan melalui Singapura.

http://www.merdeka.com/

Read More

Menlu Protes Keras Fasilitas Penyadapan di Kedubes AS

Menteri Luar Negeri, Marty M. Natalegawa menyatakan protes keras  jika benar  pemberitaan The Sydney Morning Herald  bahwa Kedubes Amerika Serikat di Jakarta masuk dalam salah satu tempat yang memiliki fasilitas penyadapan.  ”Indonesia tidak dapat menerima dan mengajukan protes keras terhadap berita tentang keberadaan fasilitas penyadapan di Kedubes AS di Jakarta,” ucap Menteri Luar Negeri, Marty M. Natalegawa Rabu (30/10/2013).

Hingga saat ini, Marty sudah berusaha meminta penjelasan resmi dari pemerintah AS soal kabar tersebut. Bila terkonfirmasi, maka ini adalah sebuah pelanggaran keamanan serius. “Tindakan tersebut bukan saja merupakan pelanggaran keamanan, melainkan juga pelanggaran serius norma serta etika diplomatik dan tentunya tidak selaras dengan semangat hubungan persahabatan antar negara,” tambahnya.

The Sydney Morning Herald sebelumnya menulis,Amerika Serikat (AS) menyadap sambungan telepon dan memata-matai komunikasi dari kedutaannya di Asia, termasuk Indonesia. Dikabarkan, Kedutaan Besar AS di Jakarta menjadi salah satu basis aktivitas penyadapan di Indonesia.

Informasi aktivitas spionase ini berhembus dari Edward Snowden. Sang whistleblower internasional itu mengungkap peta 90 fasilitas mata-mata AS di seluruh dunia. Dari jumlah itu, tersebutlah nama kota Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh, dan Yangon.(detik/JbR)

Menlu Protes Keras Fasilitas Penyadapan di Kedubes AS

http://sulutdaily.com/

Read More

China, Indonesia, Malaysia Berang Disadap AS

Setelah diserang sekutunya di Eropa, Amerika Serikat kini diserang korban penyadapannya di Asia. Kali ini, oleh China dan Indonesia.

Indonesia mengecam Australia yang merupakan jaringan AS untuk menyadap Indonesia. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Jumat (1/11/2013) , memanggil duta besar Australia. Sebagaimana dilaporkan Sydney Morning Herald (SMH), kedubes Australia di Jakarta digunakan sebagai basis untuk menyadap telepon dan data.

Selain Indonesia, China juga menyatakan kemarahannya kepada AS karena menyadap pemimpin mereka. Dari dokumen yang pertama kali dibocorkan oleh Edward Snowden ini diungkap oleh majaah Jerman, Der Spiegel. Disebutkan, AS, Inggris, Australia, dan Kanada digunakan oleh AS untuk menyadap negara lain.

Sebagaimaan diberitakan SMH, Kedubes yang digunakan antara lain di Jakarta, Bangkok, Hanoi, Beijing, dan Kuala Lmpur. Mantan anggota intelijen Australia yang tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada SMH bahwa kedubes Australia di Jakarta dan Konjen di Bali digunakan untuk menyadap.

Dalam sebuah pernyataannya, Menlu marty Natalegawa mengatakan, “Kami tidak bisa menerima perlakuan itu dan secara tegas memprotes kabar adanya penyadapan terhadap kita,” ujarnya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan Beijing benar-benar kesal atas perlakuan itu. “China meminta AS mengklarifikasi dan menjelaskan masalah ini. Kami meminta semua kedutaan besar di China menghormati Konvensi Wina,” tegasnya.

Kementerian Luar Negeri Malaysia juga demikian. Dalam pernyataanya, mereka meminta klarifikasi dari kedubes AS di Kuala Lumpur dan menegaskan bahwa masalah tersebut menganggu keamanan dan kedaulatan Malaysia.

Sementara itu, Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan, “Semua agen pemerintah Australia bekerja atas dasar hukum yang jelas.

http://web.inilah.com/

Read More

Singapura Bantu Penyadapan, Politisi PKS: Cari Teman yang Tulus

Informasi bahwa Singapura disebut-sebut membantu Amerika Serikat dan Australia dalam menyadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat RI lain menambah panas situasi.

[Baca: Snowden: Singapura Diduga Bantu AS-Australia Sadap Indonesia]

Menanggapi hal ini, Komisi I DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera, mengatakan Indonesia mesti memperkuat sistem pertahanan.

"Langkah utama, kita perkuat sistem pertahanan kita. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Badan Intelijen Negara (BIN) harus bekerja keras," jelas Mardi dalam pesan pendek kepada Liputan6.com, Selasa (26/11/2013).

Kedua, lanjut Mardani, jadikan pelajaran bahwa doktrin thousand friend and zero enemy harus dievaluasi.

"Kita harus menggalang kerja sama dengan negara-negara yang relatif jujur dan tulus seperti Turki, India, China dan lain-lain," jelasnya.

Selain itu, menurut Mardani, saat ini Singapura memang sedang menjalankan kemitraan. "Baik Australia, Singapura atau yang lain sedang menjalankan kemitraan strategis dengan AS, Uni Eropa, China dan lain-lain," tukas Mardani.

http://news.liputan6.com/

Read More

Pengamanan Konjen Australia di Denpasar Diperketat

Kepolisian Resor Kota Denpasar memperketat pengamanan kantor Konsulat Jenderal Australia di Denpasar, Bali. Hal ini menyusul ketegangan hubungan diplomatik akibat penyadapan Australia kepada sejumlah petinggi Pemerintah Indonesia.

"Kami lakukan pengamanan secara terbuka maupun tertutup. Penambahan personel akan dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan," kata Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polresta Denpasar Ajun Komisaris Ida Bagus Made Sarjana di Denpasar, Selasa (26/11/2013).

Menurut Ida Bagus, pengamanan ini dilakukan petugas Kepolisian Sektor Denpasar Timur yang juga didukung Satuan Brimob dan Sabhara Polda Bali. Namun ia tidak menyebutkan jumlah personel yang dilibatkan untuk pengamanan mengantisipasi gangguan keamanan ini.

Ida Bagus juga tidak menyebutkan batas waktu penambahan personel yang disiagakan di sekitar kantor perwakilan Negeri Kanguru itu. Saat ini kantor perwakilan Australia yang beralamat di Jalan Tantular, Renon, Denpasar, dijaga sejumlah polisi dengan menggunakan 2 kendaraan patroli dari Polsek Denpasar Timur.

Sedangkan aktivitas pengurusan dokumen administrasi bagi warga negara Australia, lanjut Ida Bagus, masih berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan jadwal berkunjung.

Polri telah menginstruksikan seluruh jajaran polda dan polres untuk melakukan penjagaan kantor perwakilan Australia yang ada di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Sutarman saat memberikan pengarahan di Mapolda Bali pada Jumat 22 November lalu menyatakan akan memberikan jaminan keamanan kepada turis maupun kantor perwakilan Australia di Tanah Air.

Kendati, Pemerintah Australia tetap mengeluarkan imbauan agar warganya berhati-hati berkunjung ke Indonesia setelah marak aksi demonstrasi di depan Kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

http://news.liputan6.com/

Read More

Rekam jejak perdana menteri pembenci perempuan

Tony Abbott seharusnya tidak pantas menjadi perdana menteri Australia. "Dia terlalu beraliran sayap kanan," kata seorang pengamat politik Australia. "Dia termasuk garis keras," kata pengamat lain. 

"Dia sosok pria dari pertengahan abad ke-20," ujar politikus dari Partai Buruh Bruce Hawker pada Juni lalu, seperti dilansir majalah the Monthly, empat bulan lalu.

Nama Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, beberapa hari terakhir ini mencuat ke permukaan media massa, terutama di Indonesia. Dia menjadi sorotan karena pernyataannya tentang kasus penyadapan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia. Dia menolak minta maaf.

Rakyat Australia, terutama kaum perempuan, paling ingat dengan sejumlah pernyataan Abbott terhadap kaum hawa yang nadanya merendahkan atau bahkan membenci.

Perdana menteri sebelumnya, Julia Gillard dalam salah satu pidatonya bahkan menyebut Abbott sebagai seorang pembenci perempuan di zaman modern Australia.

Dalam satu kesempatan pria berusia 56 tahun itu pernah berucap tak ada salahnya perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Dalam jajaran kabinet Abbott yang terdiri dari 18 menteri hanya ada satu perempuan yakni Menteri Luar Negeri, Julie Isabel Bishop. Sebelumnya, ketika dipimpin Partai Buruh, Australia memiliki enam menteri perempuan.

Komentarnya Abbott tentang aborsi juga pernah membuat jengah kaum perempuan. Dia bilang, "Aborsi adalah jalan pintas termudah bagi perempuan." Lebih parah lagi dia bahkan pernah mengatakan, "Menjadi pemimpin itu secara psikologis tidak cocok buat perempuan."

Pada suatu acara memasak di televisi saat dia tengah berkampanye dengan putrinya belum lama ini, Abbott berkata, "Pilihlah saya karena saya punya putri yang wajahnya lumayan cantik."

http://www.merdeka.com/

Read More

Mimpi buruk sang perdana menteri

Dalam urusan kedatangan pencari suaka (manusia perahu) dan kaum gay, bisa dibilang Perdana Menteri Australia Tony Abbott, termasuk jenis manusia penakut.

Pria 56 tahun itu pernah mengatakan dirinya merasa terancam oleh kaum gay. Abbott yang pernah sekolah seminari itu menyebut kelompok manusia gay dan lesbian bisa membahayakan dan melawan hukum alam, seperti dilansir surat kabar Herald Sun beberapa waktu lalu.

"Saya merasa agak terancam, seperti juga orang lain," kata dia.

Selain isu tentang gay, warga Australia kerap menyoroti Abbott dalam menghadapi isu manusia perahu atau para pencari suaka.

"Menurut saya tidak sesuai ajaran Kristen jika kita datang ke rumah orang lewat pintu belakang. Kita harus lewat pintu depan. Jika Anda membayar orang untuk menyelundupkan orang maka itu perbuatan salah," kata dia, seperti dikutip dari Radio ABC belum lama ini.

Lebih lanjut dia pernah mengatakan, kata-kata yang terkenal, "Yesus tahu setiap orang punya tempat tinggal jadi tidak perlu semua orang datang ke Australia. Mereka bukan para pencari suaka. Mereka mencari tempat tinggal permanen."

Dalam masa kampanye yang baru lalu di kantor Menteri Kesehatan Tanya Pilbersek pernah terpampang sebuah poster yang menghina Abbott: "Saya merasa terancam oleh manusia perahu dan kaum gay. Bagi saya kaum gay di atas perahu menjadi mimpi terburuk."

Abbott bereaksi keras terhadap poster itu. Dia marah dan menilai poster itu bersifat rasis dan tidak lucu.

http://www.merdeka.com/

Read More

Disebut Bintang Porno, Marty: Mereka Putus Asa

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan penghinaan yang ditujukan kepada dirinya oleh pejabat Australia dari Partai Liberal, Mark Textor, merupakan bentuk keputusasaan.

"Yang kaya gitu-gituan tidak perlu berikan bobot dengan memberikan tanggapan, itu kan sudah mencerminkan betapa putus asanya mereka," ujar Marty di kantornya, Kamis, 21 November 2013.

Sebelumnya, Mark Textor lewat akun Twitter-nya, @markatextor, menyebut Marty Natalegawa mirip dengan bintang film syur asal Filipina yang sempat ngetop tahun 1970-an. "Australia dituntut meminta maaf oleh seseorang yang wajahnya mirip bintang porno Filipina tahun 1970-an," kicau Textor. Kicauan tersebut jelas menuai berbagai reaksi dari pengikutnya.

Beberapa orang menganggap ucapan Textor itu tidak pantas dilontarkan. Terlebih, dengan pemberitaaan media, kicauan berupa sindiran itu pun sampai ke telinga warga Indonesia. Sejumlah akun pun menyerang balik Textor.

Setelah dihujani cacian, Textor mungkin akhirnya menyadari kesalahannya. Tweet ejekan tentang Marty pun dihapus. Lalu, ia meminta maaf lewat jejaring sosial itu."Saya minta maaf kepada teman-teman saya di Indonesia. Saya frustasi karena sedang di bawah tekanan media. Twitter memang bukan tempat untuk diplomasi," kicaunya kemudian.

Hubungan Australia-Indonesia memang sedang memanas akibat munculnya isu penyadapan yang dilakukan intilejen Australia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengirimkan surat kepada pemerintah Australia mengenai hal tersebut.

Skandal penyadapan Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia ini terkuak kepada publik setelah The Guardian dan kelompok Fairfax Media, Senin lalu, melansir berita bahwa Australian Signal Directorate menyadap percakapan telepon SBY. Informasi ini didasari dokumen yang dibocorkan mantan analis badan intelijen Amerika Serikat, National Security Agency, Edward Snowden.

sumber: tempo.co

Read More

Macam-macam dengan Indonesia, Ekonomi Australia Terancam

Australia sebaiknya tidak usah macam-macam jika berhadapan dengan Indonesia. Pasalnya, laju perekonomian di Negeri Kangguru itu bergantung banyak pada negara ini. 

Menurut Tim Harcout, ahli ekonomi di Australian School of Business, nilai perdagangan Australia dengan Indonesia mencapai lebih dari US$14 miliar (Rp163 triliun), terdiri dari US$11,1 miliar (Rp129 triliun) di perdagangan barang dan US$3,3 miliar (Rp38,6 trilun) di bidang jasa.

Oleh warga Australia, kerja sama kedua negara biasanya hanya dikenal soal "kapal (imigran gelap), daging sapi dan Bali". Namun Harcourt mengatakan, sapi hanyalah satu dari 12 kerja sama dagang utama kedua negara.

"Ada kerja sama yang kuat di bidang agribisnis, infrastruktur, konstruksi, pendidikan dan layanan profesional, seperti ANZ, Commonwealth Bank, Leighton, Orica, dan TAFE, itu hanya sebagian kecil," kata Harcout kepada News.com.au, Kamis 21 November 2013.

Lebih dari 2.500 perusahaan Australia mengekspor ke Indonesia. Sebanyak 150 di antaranya bermarkas di negara ini. Akibat perseteruan ini, lanjutnya, ekspor Australia yang menyumbang 60 persen dari ekonomi negara akan merugi.

"Ekspor memberikan upah besar. Jika kita kehilangan mitra dagang utama ini, maka kesempatannya semakin kecil untuk upah yang lebih baik, bisa merusak harapan kita. Jika masalah ini semakin serius, akan mempengaruhi kesejahteraan perusahaan atau bank besar," sambung Harcout lagi.

Harcout mengatakan, perusahaan Australia yang investasi di Indonesia untung 40 persen lebih besar ketimbang di India atau China. Perekonomian Indonesia diprediksi meningkat enam persen dalam dua tahun ke depan, permintaan produk Australia juga akan meningkat.

Menurut data Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, perekonomian Indonesia (DFAT) kini yang terbesar di Asia Tenggara dan negara keempat dengan populasi terbesar di dunia. 

Selain itu, data DFAT menunjukkan, Indonesia diprediksi jadi salah satu dari 10 negara ekonomi terbesar dunia pada 2025 dengan GDP mencapai US$1 triliun. Kelas menengah di negara ini juga meningkat 30 juta dalam 10 tahun terakhir, menjadi lebih dari 45 juta. Diperkirakan pada 2030, jumlahnya mencapai 130 juta.

"Mereka perlu kita untuk ketahanan pangan dan energi, dan kita perlu mereka seperti kita perlu mitra dagang lainnya di ASEAN. Jika kita kehilangan Indonesia, kita akan kehilangan ASEAN," jelas Harcout.

http://dunia.news.viva.co.id/

Read More

Media Australia Desak PM Tony Abbott Telepon Presiden SBY

Hubungan Australia-RI jatuh ke titik terendah sejak krisis Timor Timur

Sejumlah media di Australia mendesak perdana menteri mereka untuk segera mengatasi ketegangan diplomatik antara Jakarta dan Canberra, Kamis 21 November 2013. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono kemarin mengumumkan dihentikannya kerjasama militer dan intelijen dengan Australia menyusul penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia (DSD) terhadap dia, istrinya, dan sejumlah pejabat tinggi Indonesia.

Hubungan bilateral Australia dan Indonesia saat ini telah jatuh ke titik paling rendah sejak krisis Timor Timur. “Ambil teleponmu, Tony! Sudah waktunya untuk berbicara apa adanya untuk meyakinkan pria yang kamu sebut sebagai ‘salah satu teman terbaik Australia di dunia’,” demikian tulis editor politik Michael Gordon dalam kolomnya di Sydney Morning Herald. Pria itu tak lain adalah Presiden SBY.

Beberapa saat setelah SBY mengumumkan penghentian kerjasama dengan Australia dan menyatakan akan menulis surat resmi kepada Perdana Menteri Australia, Tony Abbott langsung meresponsnya. Abbott berjanji untuk menanggapi surat SBY dengan cepat, sungguh-sungguh, dan sopan.

Namun Gordon merasa hal itu tidaklah cukup. “Mengapa harus menunggu surat?” kata dia. Gordon mengingatkan hubungan bilateral dengan Indonesia amat penting bagi Australia, dan langkah keras Jakarta menyetop operasi militer bersama untuk menghadang penyelundupan manusia ke Australia harus menjadi pertimbangan utama Abbott.

Gordon memahami Abbott tak dapat meminta maaf kepada Indonesia atas aksi mata-mata Australia karena hal itu sama saja artinya dengan mengakui bahwa tindakan spionase itu benar dilakukan. “Tapi dia tentu dapat secara personal meyakinkan Yudhoyono, spionase terhadap Indonesia tidak akan dilakukan lagi sekarang dan di masa mendatang,” kata Gordon.

Sementara itu Juru bicara urusan luar negeri kelompok oposisi Australia, Tanya Plisbersek, mengatakan pemerintah tidak bisa membiarkan pertikaian diplomatik dengan Indonesia berlangsung lebih lama lagi. Ia menyatakan oposisi berkomitmen membantu pemerintah untuk memulihkan hubungan bilateral dengan Indonesia.

Rabu kemarin, Indonesia benar-benar merealisasikan ancamannya untuk menurunkan derajat hubungan dengan Australia. “Saya minta hentikan dulu pertukaran informasi intelijen, hentikan coordinated military operation untuk menghentikan people smuggling di wilayah lautan. Tidak mungkin kami (Indonesia) melakukan itu (latihan bersama Australia) jika ada penyadapan terhadap tentara atau terhadap kami semua,” kata Presiden SBY.

Beberapa jam usai SBY mengeluarkan pernyataan itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menarik pulang lima pesawat tempur F-16 milik RI dari Darwin, Australia, yang sedianya akan mengikuti latihan bersama dengan Royal Australian Air Force. Seluruh personel militer Indonesia juga menyusul ditarik dari Australia

http://dunia.news.viva.co.id/

Read More

Tagar #Ganyangaustralia Ramai di Twitter

Kasus penyadapan Australia ke beberapa pejabat di Indonesia semakin panas setelah Perdana Menteri Tony Abbott menolak minta maaf kendati Presiden SBY menuntutnya. Situasi semakin mendidih saat rakyat Indonesia yang terusik nasionalismenya membawa isu ini ke media sosial.

Salah satunya ramai dibicarakan di Twitter oleh rakyat kedua negara. Rakyat Indonesia yang marah bahkan membuat tanda pagar (hashtag) khusus untuk isu ini yaitu, #ganyangaustralia. kata "ganyang" sendiri terkenal pada tahun 1960an saat perseteruan dengan Malaysia.

Ganyang Australia ini bahkan diulas dalam sebuah artikel di kantor berita Time. Majalah ini menuliskan, istilah ganyang Australia ini ramai sejak Rabu kemarin, saat Presiden SBY melakukan pertemuan dengan menteri luar negeri dan duta besar Indonesia untuk Australia yang ditarik pulang.

"Daripada sibuk ngurusin dan Merazia Preman. mending dididik supaya jadi tentara cadangan. dan kirim aja buat #GanyangAustralia," tulis seorang pengguna Twitter, @cukupcahya.

Komentar dengan hashtag ini terus bermunculan. Kemarahan warga Indonesia terlihat jelas dalam beberapa komentar para pengguna Twitter. Salah satunya akun bernama ‏@YogiEsaSukmaN.

"Disadap? sadap lg atuh. Kumpulin semua ahli IT buat nyadap balik Australia. Jgn lemah pak @Sbyudhoyono !!! #GanyangAustralia," tulisnya.

Tidak hanya publik Indonesia yang gerah dengan sikap Tony Abbott. Rakyat Australia sendiri jengah dengan pemimpin mereka ini yang dianggap merusak hubungan kedua negara.

"Perdana menteri kita melakukan pekerjaan yang baik dalam menghancurkan Australia, terima kasih banyak #ganyangaustralia," tulis akun @NewsAustralia.

"Banyak orang Australia berpikir respon kita ke Indonesia sangat kasar. Kami berharap Tony Abbott bisa lebih sopan. #GanyangAustralia," ujar akun warga Australia lainnya, ‏@jennylmackinnon.

Sebelumnya pada awal pekan ini, Abbott di parlemen mengatakan tidak akan meminta maaf atas aksi penyadapan pada Presiden SBY, ibu negara dan beberapa pejabat kabinet. Dia mengatakan, langkah itu dilakukan untuk melindungi Australia.

Sejumlah media di Australia menyayangkan sikap Abbott, terlebih setelah SBY menyatakan akan meninjau kembali hubungan kerja sama kedua negara. Mereka mendesak Abbott untuk segera meminta maaf sebelum semuanya terlambat.

http://dunia.news.viva.co.id/

Read More

Bagaimana Cara Australia Sadap Ponsel Petinggi RI?

Sepekan terakhir, Indonesia digemparkan berita penyadapan saluran telepon seluler sejumlah petinggi RI oleh intelijen Australia pada tahun 2009. Kabar itu menyebar sejak media massa internasional menulis rahasia yang dibocorkan Edward Snowden. 

Ini tentu bukan aksi intelijen sembarangan. Dari data tersebut, diketahui intelijen Australia berhasil menyadap telepon seluler Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal, Andi Malaranggeng, Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Polkam Widodo Adi Sucipto, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.

Tak pelak, hubungan diplomatik Indonesia-Australia yang tadinya hangat kini menjadi panas. Tak hanya memanggil pulang Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, dari Canberra, Presiden SBY juga meminta penjelasan dan permohonan maaf dari pemerintah Australia.

Tapi, alih-alih meminta maaf, Perdana Menteri Australia Tony Abbott malah mendukung apa pun yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya, dan saat ini terus mengumpulkan informasi demi kepentingan nasional Australia. Bukannya reda, hubungan antara kedua negara malah tambah renggang.

Bagaimana modus intelijen Australia memata-matai aktivitas para petinggi RI masih menjadi teka-teki sampai detik ini. Faktanya, berdasarkan dokumen yang dibocorkan Snowden, aksi intelijen Negeri Kanguru itu dilakukan pada tahun 2009 dengan menyadap telepon seluler. Namun, tidak dijelaskan dengan teknologi apa, bagaimana caranya, atau bekerja sama dengan pihak mana. Semuanya masih misterius.

Skema penyadapan

Dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, penyadapan bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan peranti lunak maupun peranti keras. Menurut Nonot Harsono, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), penyadapan ponsel bisa dilakukan hanya dengan me-remote.

Salah satu skema konvensional penyadapan ponsel adalah dengan menaruh BTS kamuflase di sekitar ponsel korban. "Misalnya, menggunakan BTS palsu dalam bentuk koper atau dalam bentuk yang tidak terduga. Biasanya digunakan aparat hukum untuk memburu target operandinya," kata Nonot pada VIVAnews, dua hari lalu.

Jika BTS kamuflase itu menyala, cara kerjanya sederhana. Dia menjelaskan, ponsel yang mengirimkan gelombang radio menuju BTS di sekitarnya. Dan, BTS palsu juga akan menangkap gelombang radio tersebut tanpa sepengetahuan pengguna, kemudian menerima informasi percakapan di ponsel.

Skema lain, melalui alat sadap yang dipasang oleh operator telekomunikasi. Tiap-tiap operator seluler, tutur Nonot, mempunyai alat penyadapan atau alat perekam yang dipasangkan di dalam jaringannya. "Ini demi penegakan hukum. Tapi, mereka hanya diperbolehkan membukanya apabila diminta oleh penegak hukum," terangnya.

Berbicara skema yang lebih canggih, penyadapan bisa dilakukan hanya dengan menggunakan peranti lunak. Menurutnya, praktik penyadapan oleh intelijen asing tentu sangat rapi dan rahasia, banyak yang tidak menyadarinya. Pelaku aksi intelijen bisa menyusup dengan menyewa bandwidth ke operator tertentu dengan berpura-pura menjadi penyelenggara jasa Internet (Internet Service Provider/ISP) kemudian membuka jaringan virtual ke pusat intelijen.

Namun, Nonot enggan menduga-duga skenario mana yang ditempuh oleh intelijen Australia untuk menyadap saluran telepon seluler milik para petinggi RI. 

Alat sadap Densus 88?

Beda halnya dengan Nonot yang mengulik isu penyadapan dari perspektif teknologi informasi, Indonesia Police Watch (IPW) mencurigai alat penyadapan oleh Australia melalui alat-alat bantu sadap bantuan dari pemerintah Australia yang diberikan pada Datasemen Khusus (Densus) 88.

IPW mendesak Polri segera mengevaluasi berbagai peralatan, khususnya alat-alat sadap bantuan dari Negeri Kanguru itu. "Sebab, bukan mustahil lewat bantuan alat sadap buat Densus 88 antiteror ini, intelijen Australia menyadap komunikasi pejabat Indonesia," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Rabu 20 November 2013.

"Jika terbukti penyadapan lewat alat sadap bantuan itu, berarti sudah waktunya semua alat tersebut diblokir, dinonaktifkan dan tidak perlu difungsikan lagi," jelasnya.

Kalaupun tidak terbukti, pemerintah diimbaunya agar tetap waspada. Kenapa intelijen Australia dan negara asing lainnya terlalu mudah menyadap para pejabat Indonesia.

Sementara itu, pada kesempatan berbeda, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko mengatakan, pihaknya akan memperkuat sistem enkripsi negara guna mengantisipasi penyadapan negara asing, khususnya Australia dan Amerika Serikat.

Pria yang sebelumnya menjabat Kepala Staf TNI AD itu mengaku akan mengembangkan enkripsi bersama Lembaga Sandi Negara supaya para petinggi negara tidak gampang disadap oleh pihak asing. "Untuk kontrainformasi, kami tengah mengembangkan enkripsi yang akan kita buat sendiri," terang Moeldoko pada wartawan di Markas Komando Badan Intelijen Strategis, Jakarta.

Kemarin pagi, Moeldoko telah memberikan arahan kepada para intelijen TNI AD, AL, AU beserta atase-atase pertahanan Indonesia guna mengantisipasi penyadapan dari pihak asing. "Kita beranalogi dengan negara-negara lain. Penyadapan tidak hanya kepada Indonesia, tetapi juga terjadi kepada negara-negara lain. Penyadapan itu syarat teknologi. Kita harus siap," ucapnya.

Kemungkinan BTS palsu

Spekulasi pun muncul. Operator telekomunikasi dituding memfasilitasi intelijen Australia untuk menyadap ponsel Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri di era 2009. Sebagaimana dilaporkan laman The Guardian dan Sydney Morning Herald, ada empat operator telekomunikasi yang disebutkan di dalam dokumen penyadapan, yaitu Telkomsel, XL, Indosat, dan Hutchison (3).

Namun, spekulasi ini langsung buru-buru dibantah. "Nggak benar. Urusan penyadapan kami patuh pada hukum. Kami ikuti arahan penegak hukum, karena mereka yang berhak," bantah Ivan Cahya Permana, VP Technology and System Telkomsel, saat dikonfirmasi VIVAnews, Selasa 19 November 2013.

Dia menjelaskan, secara teknis, Telkomsel dan operator telekomunikasi pada umumnya mempunyai standar keamanan jaringan sesuai persyaratan internasional.

Namun demikian, Ivan mengakui, masih ada masalah dengan kepemilikan alat penyadapan, yaitu perangkat ini bisa dimiliki oleh kalangan di luar penegak hukum.

"Problemnya, tak ada aturan yang mengatakan perangkat itu hanya boleh dimiliki penegak hukum saja. Jadi, kalau Anda punya uang cukup, Anda bisa beli perangkat itu. Harganya 50 miliar rupiah. Memang mahal, makanya terbatas. Kepolisian pun nggak punya banyak," jelas Ivan Permana.

Namun, untuk kasus penyadapan Presiden RI dan sejumlah menteri, Ivan enggan menuding intelijen Australia telah membeli perangkat tersebut. Karena, kemungkinannya masih cukup luas. Menurut Ivan, intelijen Australia dapat memanfaatkan BTS palsu untuk menyadap informasi dari ponsel.

"Alat sadap itu dapat menyaru jadi BTS milik operator, karena itu dipercaya oleh ponselnya, nah ponsel meresponsnya ke alat itu," jelas Ivan.

Senada dengan Telkomsel, Indra Utoyo, Direktur Inovasi dan Strategi Portofolio Telkom yakin tidak ada operator telekomunikasi di Indonesia yang terlibat dalam upaya penyadapan yang membuat hubungan Indonesia-Australia makin panas.

"Untuk penyadapan, kami sudah ikut aturan yang ditetapkan pemerintah. Mungkin mereka (Australia) mempunyai hal yang melampaui aturan kita. Ini di luar domain kami," ujar Indra, saat dijumpai VIVAnews di Jakarta, Rabu 20 November 2013.

"Ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak ke depan untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan di era digital bahwa keamanan dan privasi itu sangat penting," ujar dia.

Penyadapan = ilegal

Menanggapi isu penyadapan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pun turut bicara. Sejauh ini, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo Gatot S Dewa Broto mengatakan penyadapan itu belum terbukti dilakukan lewat kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia.

"Jika terbukti ada yang main mata di kemudian hari, maka penyeleggara telekomunikasi yang bersangkutan dapat dikenai pidana yang diatur dalam UU Tekomunikasi dan UU ITE,"  kata dia.

Gatot memaparkan, penyadapan bertentangan dengan UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi dan UU No 11/2008 tentang ITE. "Pada pasal 40 dalam UU Telekomunikasi, setiap orang secara tegas dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun," paparnya.

Menurutnya, Kominfo tidak pernah memberikan sertifikasi perangkat sadap terkecuali yang digunakan oleh lembaga penegak hukum yang disebutkan pada Pasal 40 UU Telekomunikasi dan Pasal 31 UU ITE.

"Kami tidak pernah mengeluarkan sertifikat untuk perangkat anti sadap. Karena itu ilegal," ujar Gatot.   

http://teknologi.news.viva.co.id/

Read More

Bertemu AS, Australia Akan Tanyakan Dokumen Snowden

Pertemuan tahunan antara Australia dengan negara sekutu terdekatnya, Amerika Serikat (AS) dengan tajuk AUSMIN mulai digelar pada Rabu 20 November 2013. Pertemuan yang digelar di Washington DC tersebut diselimuti krisis diplomatik yang tengah dihadapi antara Australia dengan Indonesia lantaran bocoran dari dokumen Badan Intelijen AS (NSA). 

Harian Sydney Morning Herald (SMH), Rabu 20 November 2013, melansir pejabat tinggi Australia diduga akan menanyakan kepada AS, jika ada dokumen lainnya yang bocor dari NSA. Menurut anggota Senat dari Partai Republik, Randu Forbes, sangat wajar apabila Pejabat Australia meminta jaminan dan penjelasan terkait kebocoran dokumen yang disebabkan mantan kontraktor NSA, Edward J. Snowden. 

Pasalnya, akibat bocoran tersebut, hubungan antara Australia dan Indonesia kini kian tegang. Namun, Forbes menyatakan AS tidak mungkin sanggup menjamin tak ada lagi dokumen yang dibocorkan oleh Snowden. 

Dalam pertemuan itu, diharapkan Pejabat Tinggi dari kedua negara juga membicarakan jadwal untuk meningkatkan rotasi kontingen tentara marinir AS melalui Darwin. Selain Australia turut mengharapkan adanya kemungkinan dukungan AS dalam perluasan kemampuan tentara militer amfibi dan kerjasama yang lebih baiik dalam pemantauan tanpa awak di bagian barat daya Australia. 

Menurut anggota Kongres asal Hawaii, Colleen Hanabusa, adanya jadwal tersebut sangat penting sebelum peninjauan empat tahun anggaran pertahanan AS pada tahun depan. 

"Sidang dengar anggaran akan kami fokuskan kepada komponen militer. Bagaimana anggaran itu akan ditinjau ulang? Di mana, berapa banyak, apa saja yang akan dibangun, apa yang akan kami lakukan dan apa tujuan dari itu semua?" ujar Hanabusa. 

Selain membahas mengenai militer, Pejabat berwenang kedua negara juga akan membahas Kemitraan Trans Pasifik (TPP). Kerjasama yang menjadi pilar ekonomi penting bagi tujuan jangka panjang Presiden Barack Obama, diharapkan proses negosiasi akan selesai pada tahun 2013. Kongres mengancam akan menahan kewenangan mempercepat proses diskusi tersebut. 

Dalam sebuah dokumen yang bocor mengenai TPP, Australia disebut mendukung posisi kontroversial AS dalam memperluas perlindungan hak intelektual properti terhadap perusahaan obat dan film Hollywood. Namun, Australia masih menentang proposal yang mengizinkan perusahaan dapat menuntut pemerintah terkait hak intelektual tersebut. 

Apabila dalam pekan ini tidak juga ditemukan solusi, maka pembicaraan kali ini mengenai TPP dianggap merupakan kemunduran.

AUSMIN merupakan sebuah forum penting yang digunakan Australia dan AS untuk memperkuat hubungan bilateral dalam kebijakan luar negeri, pertahanan dan strategis. Pertemuan tahunan itu menekankan hubungan panjang yang berlangsung selama enam dekade di antara kedua negara. 

Pertemuan tersebut diadakan secara bergantian di Australia dan AS dan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara. Dalam hal ini, Australia diwakili oleh Menlu Julie Bishops dan Menteri Pertahanan, David Johnston. 

Sementara AS diwakili oleh Menlu John Kerry dan Menhan Chuck Hagel. AUSMIN menjadi forum yang penting bagi kedua negara karena pertemuan itu merupakan saluran yang dibentuk untuk mendiskusikan isu strategis antara AS dengan Negeri Kanguru.

http://dunia.news.viva.co.id/

   

Read More

Australia Mengimpor Komoditas Ini dari Indonesia

Saat ini hubungan Indonesia-Australia sedang memasuki masa sulit, menyusul kemarahan Pemerintah RI sebagai reaksi atas penyadapan yang diduga dilakukan Badan Intelijen Australia (DSD) terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat tinggi RI.

Sebelumnya, Presiden SBY berencana untuk mengirimkan surat resmi kepada Perdana Menteri Australia, Tony Abbot, Rabu malam, agar negara Kanguru itu segera memberikan penjelasan resmi kepada Indonesia. 

Menurut SBY, sudah ada dugaan kuat di balik informasi penyadapan, baik yang dilakukan oleh Australia maupun Amerika Serikat. Karena alasan itu, menurut SBY, dia sebagai Presiden patut memberikan sikap atas penyadapan itu.

Selama ini, hubungan Indonesia dan Australia tidak hanya terkait dengan politik. Australia, negara tetangga yang dipisahkan oleh laut beberapa kilometer dari Tanah Air juga melakukan hubungan perdagangan.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, dari laporan Atase Perdagangan RI di Australia, mengenai perkembangan perdagangan kedua negara periode Januari-Maret 2013 disebutkan, total perdagangan Australia dengan Indonesia periode Januari-Maret 2013 mencapai US$1,96 miliar, atau turun 7,53 persen dibanding periode yang sama 2012 sebesar US$2,12 miliar.

Adapun total perdagangan tersebut terdiri atas ekspor Australia ke Indonesia sebesar US$587,11 juta atau turun 22,9 persen dibanding kuartal pertama 2012 yang tercatat US$761,59 juta.

Selain itu, impor Australia dari Indonesia sebesar US$1,37 miliar atau naik 1,07 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat US$1,36 miliar.

Dengan demikian pada periode Januari-Maret 2013 Australia mengalami defisit dalam neraca perdagangan luar negerinya dengan Indonesia sebesar US$788,9 juta.

Meskipun menyandang predikat sebagai negara maju, Australia masih membutuhkan impor beberapa komoditas dari Indonesia.

Australia diketahui mengimpor lima komoditas dari Indonesia. Namun, pada kuartal awal tahun ini, jumlah kelima komoditas yang diimpor Australia dari Indonesia itu turun dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu.

Impor komoditas emas Australia dari Indonesia hanya US$109,27 juta atau turun 47,66 persen dibandingkan periode yang sama pada 2012. Impor kayu Australia dari Indonesia juga turun 43,69 persen atau hanya US$26,37 juta.

Pada tiga bulan pertama tahun ini impor ban karet dari Indonesia melemah 18,39 persen menjadi US$26,04 juta.

Selanjutnya, impor furnitur periode Januari hingga Maret 2013 sebesar US$9,8 juta atau turun 0,79 persen. Terakhir, impor kayu panel dan sejenisnya dari Indonesia melemah 21,23 persen menjadi US$7,14 juta.

Per September 2013

Sementara itu, pada periode Januari-September 2013, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor nonmigas Indonesia ke Australia pada September mencapai US$236,4 juta atau sekitar Rp2,74 triliun. Angka ini meningkat dibanding bulan sebelumnya yang tercatat US$201,5 juta atau setara Rp2,34 triliun.

Sementara itu, selama periode Januari-September 2013, ekspor nonmigas RI ke negeri Kanguru itu sebesar US$2,02 miliar atau sekitar Rp23,57 triliun. Namun, nilai ekspor itu turun dibanding periode sama 2012 yang tercatat US$2,45 miliar atau setara Rp28,5 triliun.

Ekspor ke Australia selama Januari-September 2013 itu mengontribusi sekitar 1,84 persen dari total ekspor nonmigas RI ke sejumlah negara.

Meski demikian, bila dibanding impor nonmigas dari Australia, nilai ekspor RI masih kalah. Pada Agustus 2013, nilai impor nonmigas dari negeri Kanguru mencapai US$315,3 juta atau sekitar Rp3,66 triliun.

Nilai impor itu pun kembali meningkat pada September yang tercatat US$373,4 juta atau setara Rp4,33 triliun. Sementara itu, selama periode Januari-September 2012, nilai impor nonmigas sebesar US$3,75 miliar, sebelum turun menjadi US$3,52 miliar pada Januari-September 2013.

Kontribusi dari Australia itu mencapai 3,3 persen dari total impor nonmigas RI dari sejumlah negara di dunia. Nilai impor Januari-September 2013 itu setara Rp40,8 triliun.

Berdasarkan data ekspor dan impor nonmigas kedua negara itu, Indonesia masih mencatat defisit Rp17,3 triliun selama periode Januari-September 2013. Sementara itu, untuk September 2013, perdagangan RI dan Australia juga defisit bagi Indonesia sebesar Rp1,59 triliun.

http://bisnis.news.viva.co.id/

Read More

Anggota DPR Ingatkan Dubes Australia di RI Supaya Hati-hati

Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi informatika memprediksi hubungan Indonesia dan Australia bakal memburuk bila pemerintah Negeri Kanguru tak juga melontarkan permintaan maaf soal skandal penyadapan atas para petinggi Indonesia.

“Jika Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, tidak meminta maaf sampai besok malam, Kamis 21 November 2013, saya perkirakan itu bakal menjadi saat terakhir persahabatan Indonesia dan Australia,” kata Wakil Ketua Komisi I, Ramadhan Pohan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 20 November 2013.

Politisi yang berasal dari partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu juga mengimbau kepada Duta Besar Australia di RI, Greg Moriarty, agar berhati-hati. “Jangan jalan-jalan dulu ke mana-mana. Kalau terlihat publik (Indonesia) akan membuat mereka semakin marah,” ujar Ramadhan.

Menurutnya, saat ini bola berada di tangan Australia. Indonesia hanya menunggu tanggapan Australia, apakah bersedia minta maaf dan mengakui kesalahannya atau tidak. “Bisakah Australia mengatasi persoalan ini?” kata Ramadhan menantang.

Ia mengatakan, Australia adalah pihak yang paling dirugikan dengan penurunan derajat hubungan antara kedua negara. Tanpa Indonesia, Australia tak bakal bisa menampung ribuan imigran gelap yang tiap harinya menyerbu masuk ke benua itu.

Komisi I DPR esok akan menggelar rapat dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Menteri Pertahanan, Menteri Komunikasi dan Informasi, serta Menteri Luar Negeri. Duta Besar RI untuk Australia Najib Riphat Kesoema yang baru saja ditarik dari Australia kemungkinan juga akan diundang dalam rapat itu.

Siap ke Rusia

Selain itu Komisi I juga bersiap terbang ke Rusia dalam upayanya menemui Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA) yang membocorkan dokumen penyadapan Australia terhadap Indonesia. “Siapa saja anggota Komisi I yang berangkat itu nanti saja dibahas karena ini menyangkut keselamatan mereka. Pokoknya kami siap,” ujar Ramadhan.

PM Tony Abbott hingga saat ini masih tak mau meminta maaf meski mengatakan tetap menghormati Indonesia dan menganggap Presiden SBY sebagai sahabat terbaik Australia. “Setiap pemerintah mengumpulkan informasi, dan mereka (Indonesia) pun tahu bahwa pemerintah negara lain melakukan hal serupa,” ujar Abbott di hadapan parlemen Australia.

Presiden SBY yang jadi target utama penyadapan Australia pun melontarkan kemurkaannya lewat Twitter. “Tindakan (penyadapan oleh) Amerika Serikat dan Australia jelas telah merusak kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai sesama negara penganut sistem demokrasi. Indonesia menuntut Australia memberikan jawaban resmi yang dapat dipahami publik terkait isu penyadapan terhadap Indonesia,” kata dia.

http://politik.news.viva.co.id/

Read More