Penyatuan Zona Waktu Tidak Untungkan Masyarakat

Rencana pemerintah untuk menyatukan zona waktu menjadi GMT +8 atau menjadi satu waktu yakni Waktu Indonesia Bagian Timur (WITA) mengundang reaksi negatif. Rencana ini dinilai tidak mendatangkan keuntungan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar`Aziz menyatakan penyatuan zona waktu lebih banyak minusnya karena sebagian besar masyarakat Indonesia dipaksa merubah gaya hidupnya demi kepentingan segelintir orang.

"Kita ikut Singapura sama Hongkong jadi orang Indonesia bagian timur dan barat, itu kan di (pulau) Jawa,  Sumatera harus ikutin Indonesia bagian tengah supaya sama dengan Singapura dan Hongkong, berapa itu masyarakat bagian barat," katanya ketika dihubungi Suara Merdeka di Jakarta, Minggu (7/10).

Menurutnya, tidak ada keuntungan yang bisa dipetik masyarakat dari penyatuan zona waktu tersebut. Keuntungan hanya dirasakan pemain bursa saham karena dengan penyatuan zona waktu maka semua wilayah Indonesia mempunyai jam transaksi yang sama.

"Dampak sosialnya ngga sebanding, ngga ada yang untung, yang untung pemain bursa bukan Indonesia. Jadi jangan diklaim keuntungan Indonesia. Ini bukti segelintir pemain bursa mempengaruhi pengambil kebijakan, dan sekarang pengambil kebijakan terpengaruh, seolah-olah yang untung Indonesia padahal yang untung mereka," jelasnya.

Harry menyatakan selama ini pemerintah dan DPR belum menyinggung rencana penyatuan zona waktu dalam satu pembahasan. Namun, Harry menegaskam, DPR tidak tinggal diam jika rencana tersebut diberlakukan dan mempengaruhi kehidupan seluruh bangsa.

@ http://www.suaramerdeka.com/

Penyatuan Zona Waktu Batal Diberlakukan 28 Oktober

Pemerintah batal memberlakukan penyatuan zona waktu pada 28 Oktober mendatang. Pemerintah mengaku sulit menerapkan penyatuan zona waktu tanpa persiapan yang matang.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, untuk menyatukan zona waktu di Indonesia bukan hal yang mudah. Pasalnya, banyak langkah sosial yang harus dilakukan.

Penetapan penyatuan zona, tambah Hatta, tidak dapat dilaksanakan pada 28 Oktober seperti yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya. Selain itu, Hatta pun mengaku masih ada beberapa pihak yang menolak rencana tersebut. 



@ http://www.metrotvnews.com